NECKY

Explore Your World Through Knowledge

Satu Lagi Produk DPR RI

Posted by n3ki on May 12, 2010


Batasan usia Pembantu Rumah Tangga (PRT) dalam rancangan undang-undang (RUU) yaitu minimal 18 tahun dinilai tidak realistis. Menurut sosiolog UI, Thamrin Tamagola, batas umum tersebut menggunakan kacamata Jakarta dan tak melihat kondisi di pedesaan Indonesia.

Dirinya juga menyayangkan rencana penerapan hukum pidana bagi majikan yang mempekerjakan PRT dibawah usia 18 tahun. “Di pedesaan, usia kerja perempuan memang sebelum 18 tahun. Bahkan, perempuan selepas SMP telah terbiasa menjadi tulang punggung keluarga. Selepas akil baligh, ya bekerja,” ujar Thamrin kepada detikcom , Selasa, (11/5/2010).

Penerapan batas usia ini karena pengusul RUU terlalu menggunakan kacamata Jakarta yang pola pikirnya industrial dan formil. Padahal, dalam sistem kekeluargaan di Indonesia, masih mengenal istilah ngenger atau saling bantu antar keluarga besar.

“Sistem tolong menolong ini jangan dipandang menggunakan kacamata kuda sistem industri. Di Indonesia, kan namanya tolong menolong sudah biasa. Kalau ada saudara yang kekurangan ya diberi pekerjaan, meski bantu-bantu saja. Apalagi kalau keluarga tersebut kekurangan,” tambahnya.

Akibat adanya budaya ngenger (ikut keluarga induk dengan membantu pekerjaan sehari-hari) tersebut maka disayangkan jika harus diterapkan hukuman penjara minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun. Apalagi juga harus menerapkan ancaman denda Rp200 juta dan maksimal Rp500 juta.

“Yang bikin draft nggak mengerti keadaan lapangan. Di Jawa, budaya ngenger sudah benar. Di luar Jawa juga mempraktekan itu,” pungkasnya.

Dalam RUU PRT diusulkan majikan yang mempekerjakan PRT berusia di bawah 18 tahun diancam pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Saat ini, RUU tersebut masih digodok di DPR.

Di kalangan DPR sendiri, RUU tersebut masih diperdebatkan. Sejumlah fraksi setuju namun ada fraksi yang terkesan ragu-ragu.

Ancaman 5 tahun penjara bagi warga yang mempekerjakan pembantu Rumah Tangga (PRT) di bawah 18 tahun diberikan supaya pemerintah tegas melarang anak-anak bekerja sebagai pembantu.

Sementara itu menurut Koordinator Pekerja Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga, Lita, selama ini pemerintah membiarkan dengan banyaknya pekerja anak di bawah umur.

Menurutnya, jika masih ada warga yang mempekerjakan anak, ia harus melapor ke Ketua RT/RW setempat dan ke kelurahan. Kemudian melapor ke pemerintah setempat dan melarang masyarakat untuk mempekerjakan PRT tersebut.

Menurutnya, RUU PRT ini lebih mengatur hubungan kerja antara PRT dan majikan. Dalam RUU yang tengah digodok di DPR tersebut, diatur syarat dan kondisi kerja yang layak bagi PRT. Selain itu, juga diatur prosedur perselisihan hubungan antara PRT dan majikan.

Dalam RUU itu PRT dibagi 8 jenis, yaitu kelompok pekerjaan memasak, kelompok pekerjaan mencuci pakaian, kelompok pekerjaan membersihkan rumah bagian dalam, kelompok pekerjaan membersihkan rumah bagian luar, kelompok pekerjaan merawat dan menjaga anak, kelompok pekerjaan merawat orang sakit,  dan/atau orang yang mempunyai kemampuan berbeda, kelompok pekerjaan mengemudi dan kelompok pekerjaan menjaga rumah.

“Apa tidak rentan, jika masyarakat harus dipenjara karena mempekerjakan PRT dibawah  usia 18 tahun?,” tanya detikcom.

“Ya seperti itu RUU-nya,” pungkas Lita.

source: detikcom

Advertisements

One Response to “Satu Lagi Produk DPR RI”

  1. edo said

    gak tau deh gw harus pro apa kontra nih sama UU 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: